DPR Dorong Pemerintah Maksimalkan Peran UMKM di Tengah Krisis

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memaksimalkan peran UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Menurut Saleh, UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang harus diperkuat agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik yang terjadi saat ini.

“Jika UMKM tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian kita,” ungkap Saleh dalam rapat kerja dengan Kementerian UMKM di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (18/5/2026). Politisi dari Fraksi PAN ini menegaskan bahwa di tengah situasi yang tidak menentu, UMKM menjadi salah satu solusi yang dapat diandalkan.

Dia juga menyoroti pentingnya Kementerian UMKM untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saleh mencatat bahwa ada jutaan pelaku usaha yang telah menerima KUR, yang merupakan salah satu program andalan untuk mendukung UMKM.

Selain itu, Saleh juga menanyakan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian UMKM untuk mendata pelaku UMKM yang tidak terdaftar sebagai penerima KUR. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha di Indonesia tercatat dengan baik dan dapat memperoleh dukungan yang diperlukan.

Dia menekankan, pengumpulan data yang akurat dan valid adalah kunci untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dengan adanya data yang komprehensif, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk membantu UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, DPR RI saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data secara terintegrasi. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan akan ada peningkatan dalam efektivitas program-program dukungan bagi UMKM di seluruh tanah air.